Prabowo Targetkan Restrukturisasi BUMN Rampung Tahun Ini, Jumlah Perusahaan Bakal Dipangkas Signifikan

 

HERO JURNAL MEDIA – JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut dilakukan melalui penyederhanaan jumlah perusahaan pelat merah agar pengelolaannya lebih efisien, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam sambutannya pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai proses penataan BUMN dengan menutup dan menggabungkan sejumlah perusahaan yang dinilai tidak lagi efektif beroperasi.

Menurut Prabowo, jumlah perusahaan BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan biaya operasional membengkak. Selain beban administrasi, setiap perusahaan memiliki jajaran direksi dan komisaris yang membutuhkan anggaran besar meskipun tidak semuanya mampu memberikan keuntungan bagi negara.

Kita harus mengelola aset negara secara rasional. Ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," tegas Presiden.

Target Akhir Tinggal Sekitar 250 Perusahaan

Presiden menjelaskan bahwa proses restrukturisasi akan dilakukan secara bertahap hingga jumlah BUMN tersisa sekitar 250 perusahaan. Sebelum mencapai target tersebut, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai memiliki fungsi serupa, tidak produktif, atau dapat digabungkan agar lebih efisien.

Ia menyebut penyederhanaan ini bukan sekadar mengurangi jumlah perusahaan, melainkan menciptakan organisasi yang lebih sehat, memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menghasilkan keuntungan bagi negara.

Prabowo juga meminta agar seluruh proses restrukturisasi dapat diselesaikan dalam tahun ini sehingga reformasi BUMN dapat segera memberikan dampak nyata terhadap efisiensi belanja negara.

Efisiensi Demi Kepentingan Rakyat

Dalam pidatonya, Presiden menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai struktur organisasi ratusan BUMN, mulai dari direksi hingga komisaris.

Menurutnya, apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan namun terus membebani anggaran negara, maka kondisi tersebut harus segera diperbaiki melalui kebijakan yang lebih rasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh aset BUMN merupakan milik rakyat sehingga pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan publik, bukan sekadar mempertahankan struktur organisasi yang tidak produktif.

Reformasi Tata Kelola BUMN

Selain melakukan pengurangan jumlah perusahaan, pemerintah juga menargetkan peningkatan transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN.

Perusahaan-perusahaan yang tetap dipertahankan diharapkan memiliki daya saing tinggi, mampu memberikan dividen yang optimal kepada negara, serta menjadi motor penggerak pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

Prabowo optimistis dalam dua tahun ke depan hasil reformasi tersebut akan mulai terlihat melalui meningkatnya efisiensi operasional, pelayanan kepada masyarakat, serta kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Perkembangan Terbaru

Komitmen reformasi BUMN menjadi salah satu pesan penting yang kembali disampaikan Presiden Prabowo saat menutup rangkaian **Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026** di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menerima berbagai masukan dari kalangan akademisi, ilmuwan, dan perguruan tinggi mengenai strategi memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui inovasi, tata kelola yang baik, dan efisiensi kelembagaan.

Pemerintah menilai reformasi BUMN akan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat investasi, hilirisasi industri, transformasi digital, dan pengembangan teknologi nasional. Dengan jumlah perusahaan yang lebih ramping, diharapkan pengawasan menjadi lebih efektif serta penggunaan anggaran negara semakin tepat sasaran.

Menuju BUMN yang Lebih Kompetitif

Langkah restrukturisasi ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk membangun BUMN yang lebih modern, profesional, dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui efisiensi organisasi serta penguatan tata kelola perusahaan, pemerintah berharap seluruh BUMN dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan penyederhanaan struktur dan fokus pada perusahaan yang benar-benar produktif, reformasi ini diharapkan mampu menciptakan BUMN yang sehat, transparan, serta menjadi pilar utama pembangunan Indonesia pada masa mendatang.(hjm)